Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III menyelenggarakan kegiatan uji publik aplikasi Crisis Response System (CRS), sebuah inovasi digital untuk mendukung penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Acara ini berlangsung di ruang rapat kantor LLDikti Wilayah III dan dihadiri oleh perwakilan dari 50 perguruan tinggi yang mencakup unsur universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala LLDikti Wilayah III, Tri Munanto, S.E., M.Ak., yang menyampaikan bahwa aplikasi CRS merupakan hasil kerja sama antara LLDikti Wilayah III dan Universitas Budi Luhur. Aplikasi ini awalnya dikembangkan sebagai alat bantu dalam penanganan kekerasan seksual di kampus dan kini telah diperluas cakupannya untuk mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan di perguruan tinggi.
“Inovasi ini kami lihat memiliki potensi besar untuk membantu tidak hanya LLDikti, tetapi juga seluruh perguruan tinggi dan masyarakat kampus dalam merespons tindakan kekerasan dengan cepat dan akuntabel,” ujar Tri Munanto dalam sambutannya.
Ketua Tim ADIA LLDikti Wilayah III, Taufan Setyo Pranggono, S.Kom., M.Si., menambahkan bahwa CRS hadir sebagai solusi digital untuk menjawab kebutuhan akan transparansi penanganan laporan kekerasan di kampus. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya banyak laporan kekerasan yang lambat tertangani karena kurangnya integrasi informasi antara Satgas Perguruan Tinggi dan LLDikti.
Melalui Aplikasi CRS, Satgas di masing-masing perguruan tinggi diwajibkan memiliki akun agar setiap proses aduan dapat dipantau secara real-time, baik oleh LLDikti maupun oleh pelapor itu sendiri.
Dalam kesempatan ini, tim Universitas Budi Luhur yang terdiri dari Bu Umaymah, Pak Indra, Pak Wahyu, dan Mas Iqbal turut hadir dan memberikan demo teknis penggunaan aplikasi. Kegiatan uji publik melibatkan simulasi langsung oleh para peserta yang mewakili Satgas PPKPT dari perguruan tinggi masing-masing. Mereka mencoba fitur seperti unggah dokumen, peran sebagai pelapor, hingga akses sebagai Ketua Satgas.
Seluruh masukan dan kendala yang ditemukan selama proses uji publik akan dituangkan dalam bentuk notula untuk disempurnakan lebih lanjut sebelum peluncuran aplikasi CRS. Peluncuran tersebut akan disertai dengan peluncuran pedoman PPKPT terbaru hasil kolaborasi antara tim pendamping PT dan LLDikti Wilayah III. “Kami berharap CRS ini menjadi instrumen penting dalam mendorong lingkungan kampus yang aman, responsif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” tutup Taufan.